Siaran Pers No. 76/PIH/KOMINFO/3/2009 tentang Peringatan Dini Bagi Badan Publik Untuk Melakukan Persiapan Menjelang Diberlakukannya UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

(Jakarta, 4 Maret 2009). Sebagaimana diketahui, sekitar lebih dari 1 tahun lagi, Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik akan mulai berlaku, hal ini sesuai dengan Pasal 64 ayat (1) UU tersebut yang menyebutkan, bahwa Undang-Undang ini mulai berlaku 2 tahun sejak tanggal diundangkan. Lebih lanjut pada Pasal 64 ayat (2) juga disebutkan, bahwa penyusunan dan penetapan Peraturan Pemerintah, petunjuk teknis, sosialisasi, sarana dan prasarana, serta hal-hal lainnya yang terkait dengan persiapan pelaksanaan Undang-Undang ini harus rampung paling lambat 2 tahun sejak Undang-Undang ini diundangkan. Pada sisi lain, UU tersebut telah diundangkan sejak tanggal 30 April 2008. Sejauh ini Departemen Kominfo sudah melakukan sosialisasi terhadap berbagai instansi pemerintah, LSM, dan komunitas masyarakat tertentu baik yang ada di pusat maupun berbagai daerah sejak disahkannya UU tersebut, dengan tujuan agar UU tersebut dapat segera dipahami secara sistematis, integratif dan komprehensif. Kegiatan sosialisasi tersebut akan terus berlangsung mengingat esenssi, informasi dan yang paling utama adalah konsekuensi dari pemberlakukan UU tersebut cukup berat jika tidak dipatuhi.

Khusus kepada badan publik, Departemen Kominfo melalui Siaran Pers ini mengingatkan untuk melakukan berbagai langkah persiapan yang strategis mengingat tenggang waktu yang tersedia hanya tinggal sekitar 1 tahun. Keberadaan badan publik ini sangat penting, karena di dalam UU tersebut diterminologikan, bahwa badan publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

Sederetan kewajiban yang harus dan wajib dilakukan oleh badan publik sudah tercantum di dalam UU tersebut. Badan publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya kepada pemohon informasi publik, selain informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan. Badan publik juga wajib menyediakan informasi publik yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan. Untuk melaksanakan kewajiban tersebut, badan publik harus membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik secara baik dan efisien sehingga dapat diakses dengan mudah. Di samping itu, badan publik wajib membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi publik. Pertimbangan tersebut antara lain memuat pertimbangan politik, ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan dan keamanan negara. Dalam rangka memenuhi kewajiban tersebut, badan publik dapat memanfaatkan sarana dan/atau media elektronik dan no-nelektronik.

Yang saat ini dilakukan oleh Departemen Kominfo, selain melakukan sosialisasi ke berbagai instansi dan daerah, juga sedang menyusun Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Jangka Waktu Pengecualian (Informasi Publik Yang dikecualikan) dan Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Rugi Oleh Badan Publik Negara. Hal-hal lain yang juga dilakukan oleh Departemen Kominfo adalah bersama kepanitiaan independen yang menjadi Panitia Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Pusat telah melakukan tugasnya untuk melakukan seleksi bagi para calon. Namun demikian, untuk kelanjutannya, Panitia Seleksi (melalui Sekretaris Panitia) pada tanggal 13 Januari 2009 yang lalu telah menyampaikan surat pemberitahuan No. 1/PANSEL/KIP/01/2009 secara terbuka kepada para peserta seleksi tentang keterlambatan pengumuman calon anggota seleksi. Surat tersebut pada intinya menyebutkan, bahwa sehubungan dengan telah dilaksanakannya Ujian Wawancara dan Uji Karya Tulis pada tanggal 10 dan 11 Desember 2008, maka Panitia Seleksi Calon Anggota Komisi Informasi Pusat menyampaikan permintaan maaf, bahwa Panitia belum dapat mengumumkan nama 21 nama Calon Anggota Komisi Informasi Pusat kepada publik melalui media massa, karena sampai saat ini masih menunggu penetapan dari Presiden. Prosedur ini harus ditempuh karena hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 14 Tahun 2008 yang menyebutkan, bahwa hasil seleksi Komisi Informasi Pusatdiajukan oleh Presiden kepada DPR RI untuk dilakukan Fit and Proper Test.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: