Menjaga Eksistensi TV Lokal di Era SSJ

Sistem Stasiun Jaringan (SSJ) yang merupakan amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran telah mengalami penundaan dua kali. Sesuai Permen Kominfo No.32/2007, Penyesuaian Penerapan Sistem Stasiun Jaringan menyangkut pelepasan kepemilikan relai oleh LPS jasa penyiaran televisi yang telah memiliki penyesuaian izin Penyelenggaraan Penyiaran dilaksanakan secara bertahap paling lambat tanggal 28 Desember 2009.

Sehubungan dengan itu Pemerintah diharapkan tidak lagi menunda pelaksanaan SSJ. Amanat Undang-undang jangan sampai dibatalkan dengan keputusan yang lebih rendah karena hal itu dapat menjadi preseden buruk bagi sistem administrasi negara.

Demikian benang merah yang dapat diambil dari Diskusi Publik yang diselenggarakan Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID), Rabu, 2 Desember 2009 di Aula Dinas Perhubungan dan Kominfo DIY Jl. Brigjen Katamso Yogyakarta. Diskusi dibuka oleh Ketua KPID Rahmat S. Arifin dan menghadirkan tiga narasumber, yaitu anggota KPID Ki Gunawan, wakil dari TV One Doddy Jatmika, dan Supervisor Jogja TV Oka Kusumayudha.

Peserta diskusi selain para pelaku penyiaran lokal juga perwakilan dari beberapa institusi, serta akademi bidang komunikasi di Yogyakarta. Berbagai pandangan yang muncul dalam diskusi publik tersebut mengerucut pada satu harapan agar Pemerintah tidak lagi menunda pelaksanaan SSJ. Sebab kuncinya ada pada Pemerintah.

Sepanjang pemerintah bersikap tegas, pihak industri media pasti akan tunduk pada peraturan yang ada. Ki Gunawan menekankan, SSJ merupakan penerapan semangat desentralisasi dan demokratisasi penyiaran serta pengakomodasian aspirasi publik daerah dengan membuka seluas-luasnya ruang publik daerah dalam pemanfaatan frekuensi.

Namun, menurut Rahmat Arifin pelaksanaan SSJ jangan sampai mematikan tv lokal yang sudah exciting. Untuk itu dibutuhkan keterpaduan semua pihak guna implementasi SSJ, termasuk dukungan aktif dari pihak Pemerintah Daerah. Di sisi lain, pihak penyelenggara tv lokal yang exciting harus mau meningkatkan kualitas program agar menarik minat khalayak.

Proses implementasi SSJ memang tidak mudah. Sebagaimana dikatakan oleh Doddy Jatmika, ada banyak kendala yang dihadapi pihaknya selama ini. Berdasarkan pengalamannya dalam membuka jaringan, ternyata proses negosiasi dengan pihak TV lokal tidak gampang. Ketika dilakukan pendekatan untuk kerjasama, pihak tv lokal selalu jual mahal sehingga pihaknya lebih memilih untuk membuka badan hukum sendiri di daerah. Namun, setelah itu pihak tv lokal tiba-tiba banting harga.

Kecenderungan lain yang ditemui, ketika diajak negosiasi ternyata tidak ada kepastian waktu yang segera dapat diperoleh pihak TV One, padahal dunia bisnis kepastian itu sangat penting. Doddy menengarai bahwa memang ada beberapa tv lokal yang sengaja didirikan untuk dijual.

Selain masalah tersebut, banyak aspek yang perlu dikaji secara mendalam terkait dengan implementasi SSJ. Hak atas Karya Cipta program tayangan merupakan isu penting yang harus mendapat perhatian serius agar tidak menimbulkan permasalahan saling klaim antarstasiun penyiaran yang berjaringan. Bagi Jogja TV, ada atau tidak ada peminangan dari tv Jakarta untuk berjaringan tidak menjadi masalah. Selama ini iklan-iklan dari Jakarta yang masuk ke Jogja TV bukan merupakan berkat berjaringan, tetapi didasarkan pada kekuatan content acara lokal yang dimilikinya.

Oleh karena itu pertimbangan untuk memutuskan akan berjaringan atau tidak bagi pihak Jogja TV akan lebih ditentukan oleh adanya kesamaan semangat dan idealisme dalam menjaga tiga pilar DIY, yaitu pendidikan, pariwisata dan budaya dalam rangka memperkokoh NKRI. Meski optimis dengan sikap yang telah diambil Jogja TV untuk tetap eksis, tetapi ilustasi yang dikemukan Kusumayudha tentang mall dan pasar tradisional mencerminkan adanya kekhawatiran dari implementasi SSJ.

TV lokal yang diibaratkan sebagai pasar tradisional bisa saja tergusur oleh mall-mall yang diibaratkan sebagai manipestasi dari siaran tv berjaringan. Untuk itu, perlu adanya keperpihakan yang jelas dari pemerintah guna melindungi “pasar tradisional” tersebut dari gempuran modal besar pemilik mall.

(Laporan: Darmanto, Email: dmt_mpm@yahoo.co.id)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: