Pemerintah akan Gabung RRI dan TVRI

Bersamaan dengan Revisi UU 32/2002 tentang Penyiaran, Pemerintah saat ini sedang membahas Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Lembaga Penyiaran Publik. Dalam RPP ini, posisi TVRI dan RRI sebagai lembaga penyiaran publik akan dibuat menjadi lebih efisien baik secara kelembagaan maupun keuangan serta dalam hal teknis penyiaran. Kebijakan tersebut akan diawali dengan membubarkan TVRI dan RRI … Continue reading

KPID DIY MENGGELAR STRIPING EDP BAGI PEMOHON IPP TELEVISI SWASTA

Sebagai wujud komitmen terhadap UU No.32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (KPID DIY), selama Januari 2010 menggelar striping Evaluasi Dengar Pendapat (EDP) untuk para Pemohon Izin Penyelenggaraan Penyiaran. Seluruh kegiatan itu diselenggarakan di Aula BID Dinas Kominfo DIY, Jalan Brigjen Katamso Yogyakarta. Menyusul TV One yang telah memulai … Continue reading

Dengar Pendapat KPID, Pelaku Penyiaran dan Masyarakat

Sebagai wujud pelaksanaan tugas dan kewajiban untuk menampung, meneliti, dan menindaklanjuti aduan, sanggahan, serta kritik dan apresiasi masyarakat terhadap penyelenggaraan penyiaran, Komisi Penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) sejak Mei 2009 membuka saluran pengaduan masyarakat melalui SMS. Sampai dengan akhir November, jumlah SMS yang masuk melalui nomor 0812 2789 4444 tidak kurang … Continue reading

Regulasi Era Digital yang Ramah pada TV Komunitas

TV Komunitas yang eksistensinya dijamin oleh UU No.32 Tahun 2002 merupakan wujud dari keberagaman kepemilikan (diversity of ownership) maupun keberagaman isi (diversity of content) di penyiaran. Penyiaran televisi swasta yang kepemilikannya terbatas dan cenderung sentralistik menutup banyak kesempatan publik untuk dapat mengakses informasi sesuai dengan kebutuhannya. Celakanya, ketika pemilik industri penyiaran memiliki kepentingan politik dan … Continue reading

Menjaga Eksistensi TV Lokal di Era SSJ

Sistem Stasiun Jaringan (SSJ) yang merupakan amanat Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran telah mengalami penundaan dua kali. Sesuai Permen Kominfo No.32/2007, Penyesuaian Penerapan Sistem Stasiun Jaringan menyangkut pelepasan kepemilikan relai oleh LPS jasa penyiaran televisi yang telah memiliki penyesuaian izin Penyelenggaraan Penyiaran dilaksanakan secara bertahap paling lambat tanggal 28 Desember 2009. Sehubungan dengan … Continue reading